Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.
Tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia UUD’45, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu berarti, hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas,pemerataan,kesinambungan,dan pemberdayaan.
Namun paradigma pembangunan tersebut banyak menuai kritik karena hasil dari pembangunan telah menciptakan pula ketimpangan dan kesenjangan, kerusakan ekologi, serta membelenggu kebebasan asasi manusia. Paradigma pembangunan yang bersifat materialistik ini mengukur pencapaian hasil pembangunan hanya dari aspek fisik yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematik dan angka statistik, sehingga cenderung mengabaikan dimensi manusia sebagai subyek utama pembangunan dan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan.
Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.
Dalam Indonesian Human Development Report, dijelaskan bahwa perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Serta kebutuhan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi semakin terasa ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia.
Adanya peringkat pertumbuhan ekonomi GNP/GDP yang muncul pada dekade 60-an, mewarnai pemikiran kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan. GDP/GNP, memang merupakan ukuran makroekonomi yang masih dipakai oleh banyak negara, meskipun ukuran tersebut belum menggambarkan sebenarnya, terutama gambaran kualitas manusianya.
Adapun 10 besar indeks pembangunan manusia di Negara maju adalah sebagai berikut:
| No. | Negara Maju | IPM |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Norwegia Australia Islandia Kanada Irlandia Belanda Swedia Prancis Swiss Jepang | 0,971 0,970 0,969 0,966 0,965 0,964 0,963 0,961 0,960 0,960 |
Berdasarkan tabel di atas indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk Negara maju adalah Norwegia yaitu sebesar 0,971. Australia adalah peringkat kedua yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi khusus untuk negara maju yaitu sebesar 0,970. Tingginya angka IPM di Australia karena dia memiliki beberapa peringkat tertinggi di dunia dalam kategori kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, di mana hampir 100% penduduknya melek huruf dan persentase sangat tinggi dari lulusan pendaftaran dan kuliah. Angka Harapan hidupnya mencapai 81,2 tahun sangat jauh dibanding angka harapan hidup indonesia yang hanya sebesar 67,2 tahun. Selain itu Australia terkenal dengan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Menyusul Islandia sebesar 0,969. Urutan ke empat di duduki oleh Negara Kanada. Di Benua Amerika, Canada tercatat sebagai indeks pembangunan manusia sebesar yaitu 0,966 Menyusul United State yaitu sebesar 0,956. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sebesar 0,734 kelihatan sangat rendah. Indeks pembangunan manusia yang tinggi di Canada karena Canada memiliki populasi cerdas dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan angka melek huruf yang tinggi. Selain itu Canada terkenal dengan sistem pelayanan kesehatan gratis diatas sebuah angka harapan hidup sebesar 80,7 tahun. Kemudian menyusul Irlandia, Belanda, Swedia, Prancis, Swiss, dan Jepang. Jepang memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,960. Jepang menduduki peringkat ke 10 untuk pencapaian IPM tertinggi di Negara maju di dunia. Tingginya angka IPM tersebut karena Jepang populasi di Jepang memiliki kecerdasan kualitas pendidikan yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya kemajuan teknologi di Jepang terutama dalam bidang telekomunikasi,permesinan dan robotika. Selain itu angka harapan hidup di Jepang mencapai 87,3 tahun dan merupakan angka tertinggi di dunia.
Di beberapa Negara berkembang seperti Philipina mempunyai indeks pembangunan manusia lebih tinggi dibanding Indonesia. Philipina memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,751, dan harus diakui dalam IPM tahun ini peringkat Philipina lebih baik daripada Indonesia. Philipina menduduki urutan ke-97 atau 11 peringkat di atas Indonesia. Philipina cukup baik karena investasinya dibidang pendidikan. Sementara dari sisi pendapatan Philipina sedikit lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam dan Myanmar adalah Negara yang memiliki IPM lebih rendah dibanding Indonesia. Vietnam memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,725. Ini berarti bahwa Vietnam memiliki angka IPM dibawah angka IPM Indonesia. Hal ini terjadi karena sejak tahun 2006 indeks pendidikan Indonesia lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu sebesar 0,83 untuk Indonesia dan 0,82 untuk Vietnam. Disisi lain indeks daya beli di Indonesia juga lebih tinggi dari pada Vietnam yaitu 0,61 bagi Indonesia dan 0,57 pada Vietnam. Akan tetapi angka harapan hidup Vietnam lebih besar dari pada Indonesia yaitu 0,81 di Vietnam dan 0,75 di Indonesia. Myanmar memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,586. Angka ini berada di bawah angka IPM Indonesia yaitu 0,734. Hal ini disebabkan karena angka melek huruf Indonesia lebih tinggi dibanding Myanmar, yaitu 92,3% di Indonesia dan 92 % di Myanmar. Di sisi lain Nyanmar menempati urutan kedua dari penduduknya yang tidak memiliki akses air bersih dibanding Indonesia yang menempati urutan ke empat. Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di Negara Myanmar. Selain itu angka kekurangan berat badan di Myanmar lebih tinggi di banding Indonesia yaitu mencapai 29% untuk Myanmar dan 27% di Indonesia.
Gambar 1.1.Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Dengan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2006 sebesar 68,81 hingga tahun 2010 sebesar 72,25. Akan tetapi indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan masih dibawah indeks pembangunan manusia nasional. Dapat dilihat bahwa angka IPM Sulawesi Selatan relatif rendah dibanding dengan angka IPM nasional. Hingga pada tahun 2010, angka IPM Sulawesi Selatan mencapai 72,25. sedangkan angka IPM nasional sebesar 73,40.
Dalam pembangunan manusia, indeks kesehatan diperoleh dari angka harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2006 hingga 2010 semakin meningkat. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 69,2 tahun dan meningkat menjadi 70,00 tahun pada tahun 2010. Angka harapan hidup di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 berada di atas angka nasional (69,8 tahun). Membaiknya pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan melalui program kesehatan gratis. Menurut data yang dipublikasikan oleh situs resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, angka kunjungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan meningkat signifikan. Tahun 2010, kunjungan masyarakat mencapai 6.407.554 jiwa. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007 yang hanya 2.336.875 jiwa. Peningkatan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit.
Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (Purchasing Power Parity) masyarakat, dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Pada tahun 2007, pengeluaran rata-rata perkapita sebulan sebesar Rp.291.900, tahun 2008 sebesar Rp.321.000, tahun 2009 sbesar Rp.364.800. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.408.576.
Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2006 sebesar 86 persen menjadi 87,75 pada tahun 2010.
Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 8,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian selama tahun 2010 meningkat setelah sedikit melambat pada tahun 2009, yakni 7,78 persen pada tahun 2008 menjadi 6,2 persen pada tahun 2009. Perekonomian Sulawesi Selatan diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.117,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.51,2 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencapai angka tertinggi selama periode 10 tahun terakhir setelah sebelumnya sedikit melambat. Perekonomian Sulawesi Selatan yang dicapai pada tahun 2010 dipicu oleh hampir seluruh sektor ekonomi.
Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.
0 komentar:
Posting Komentar